Mengapa Media Tak Netral? Jawaban Pimpinan Media Terkemuka Ini Mengejutkan

Mendekati Pemilu 2019, sejumlah media terkemuka ditengarai tidak netral. Untuk mengetahui jawabannya, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) periode 2003-2005 menanyakan hal itu kepada salah satu pimpinan media terkemuka.

Jawabannya sungguh mengejutkan. Pimpinan media tersebut mengaku, jika saat ini tidak memihak penguasa, tidak ada yang berani pasang iklan.

“Saya tanya salah seorang pimpinan Media terkemuka, kenapa Media skrg tdk netral ? Dia jawab, saat ini kalau tdk memihak penguasa tdk ada yg Berani pasang iklan. Itulah fakta yg dihadapi saat ini,” ungkap Muhammad Said Didu melalui akun Twitter pribadinya @saididu, Jumat (28/9/2018).

Saya tanya salah seorang pimpinan Media terkemuka, kenapa Media skrg tdk netral ?
Dia jawab, saat ini kalau tdk memihak penguasa tdk ada yg Berani pasang iklan. Itulah fakta yg dihadapi saat ini.

— Muhammad Said Didu (@saididu) 27 September 2018

Twit itu pun segera viral. Kurang waktu tiga jam, lebih dari 1100 pengguna Twitter telah meretwitnya. Ratusan komentar juga meramaikan twit tersebut.





“Berdemokrasi dan kebebasan kok jadi mundur begini yaaa, padahal presidennya katanya "woong deso" bukan dari militer,, aneh!!” kata @faisal_haq75

“Media adalah salah satu pilar demokrasi, jika penguasa sudah intervensi media bisa dikatakan saat ini #indonesiakrisisdemokrasi” kata @wirawansutri

“Memang bukan rahasia lagi, tapi Pengakuan ini sungguh menyedihkan .. demi rupiah idealisme digadaikan 😓” kata @NanikR_Cece

Namun ada juga netizen yang tidak sependapat. Menurutnya, wajar jika dalam demokrasi ada yang memihak penguasa dan ada yang memihak oposisi.

“Yg memihak oposisi juga ada Tvones..dlm demokrasi wajar aja di Amerika jg gitu...yg aneh klo ada orang yg diTV ngomong netral tapi setiap tweet cenderung kesatu kubu dan ikut2an pooling mendkung kubu tertentu....” kata @AkilIndra [Ibnu K/Tarbiyah]

Read More

Tim Jokowi Sebut Ijtima Ulama Tak Berpengaruh, Ini Jawaban Telak Wasekjen MUI

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani menilai dukungan para ulama di Ijtima Ulama II tidak berpengaruh pada kemenangan Pilpres 2019.

"Saya kira tidak (berpengaruh), kami menyikapi itu normatif saja, itu hak warga negara untuk berkumpul," kata Sekjen PPP itu di Menteng, Jakarta, Jumat (14/9/2018) lalu seperti dikutip CNN.

Arsul menambahkan, Ijtima Ulama Jilid II tidak mewakili aspirasi seluruh ulama yang ada di Indonesia untuk menentukan dukungan pada capres-cawapres. Justru menurutnya, pasangan Jokowi-Ma'ruf telah menerima lebih banyak dukungan dari para ulama atau kiai yang terafiliasi pada organisasi Nahdlatul Ulama (NU).





Menanggapi pernyataan itu, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain melontarkan jawaban telak. Menurutnya, jika Ijtima Ulama II tidak berpengaruh, mengapa sampai dibahas oleh Tim Jokowi-Ma’ruf.

“Kalau Ijtima' Ulama II dinilai tidak berpengaruh di Pilpres, buat apa dibahas dan dibicarakan? Apakah ada orang yang susah payah berkumpul dan membahas sesuatu yang tidak ada pengaruhnya...? Orang biasa pakai kaos saja ditekan sana sini, apalagi para ulama ber-ijtima'? Siap, Gerak!” tandas Tengku Zulkarnain melalui akun Twitter pribadinya, @ustadtengkuzul, Rabu (19/9/2018).

Kalau Ijtima' Ulama II Dinilai Tidak Berpengaruh di Pilpres, Buat Apa Dibahas dan Dibicarakan?
Apakah Ada Orang yg Susah Payah Berkumpul dan Membahas Sesuatu yang Tidak Ada Pengaruhnya...?
Orang Biasa Pakai Kaos Saja Ditekan Sana Sini, Apalagi Para Ulama Ber-ijtima'?
Siap, Gerak! pic.twitter.com/4AVmcqlSef

— tengkuzulkarnain (@ustadtengkuzul) 19 September 2018

Seperti diketahui, pada Ahad (16/9/2018) lalu lebih dari seribu ulama dan tokoh nasional menggelar Ijtima' Ulama II di Jakarta. Musyawarah yang diprakarsai oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama itu menghasilkan beberapa keputusan di antaranya mendukung Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019. [Ibnu K/Tarbiyah]

Read More

Cara Terbaik Puasa Asyura

Puasa Asyura adalah puasa sunnah yang dikerjakan pada tanggal 10 Muharram. Hukumnya sunnah muakkadah, yakni sunnah yang sangat dianjurkan.

Rasulullah senantiasa mengutamakan puasa asyura, bahkan perhatian beliau lebih besar dibandingkan puasa-puasa sunnah lainnya. Namun, beberapa bulan sebelum beliau wafat, sahabat mengabarkan bahwa orang Yahudi juga mengerjakan puasa tanggal 10 Muharram ini. Lalu beliaupun mensabdakan bahwa tahun depan beliau akan menambah puasa tanggal 9 Muharram.

حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ – إِنْ شَاءَ اللَّهُ – صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ

Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan orang agar berpuasa padanya, mereka berkata, “Ya Rasulullah, ia adalah suatu hari yang dibesarkan oleh orang Yahudi dan Nasrani.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Jika datang tahun depan, insya Allah kita berpuasa juga pada hari kesembilan.” Ibnu Abbas berkata, “Maka belum lagi datang tahun berikutnya itu, Rasulullah SAW pun wafat.” (HR. Muslim dan Abu Dawud)

Para ulama menjelaskan, Rasulullah berazam berpuasa tasu’a dan asyura sehingga menyelisihi kaum Yahudi yang hanya berpuasa asyura. Namun belum tiba saat itu, beliau sudah wafat.





Berdasarkan hadits itu, para ulama menganjurkan agar puasa asyura tidak hanya satu hari asyura saja tetapi perlu ditambahi sehari sebelumnya (tasu’a) atau sehari sesudahnya (1 Muharram), atau tiga hari (9, 10 dan 11 Muharram).

Mana yang paling baik? Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah menjelaskan bahwa puasa asyura ada beberapa tingkatan.

“Para ulama menyebutkan bahwa puasa Asyura ada tiga tingkatan,” tulis Sayyid Sabiq. “Pertama, berpuasa selama tiga hari, yaitu hari kesembilan, kesepuluh dan kesebelas. Kedua, berpuasa pada hari kesembilan dan kesepuluh. Ketiga, berpuasa pada hari kesepuluh saja.

Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam Fiqih Islam wa Adillatuhu menjelaskan, jika seseorang berpuasa Asyura tanpa Tasu’a, disunnahkan baginya –menurut mazhab Syafi’i- berpuasa pula pada tanggal 11. Bahkan Imam Syafi’i sendiri dalam kitab Al Umm dan Al Imlaa’ menyatakan kesunnahan berpuasa pada tiga hari tersebut sekaligus. Wallahu a’lam bish shawab. [Muchlisin BK/Tarbiyah]

Niat, tata cara dan keutamaan puasa tasu'a dan asyura bisa dibaca di artikel Puasa Asyura

Read More

Ini Video Tausiyah KH Muhammad Ma’shum Bondowoso yang Sangat Menyentuh Hati

KH Muhammad Ma'shum mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Siloam, Surabaya, Kamis (13/9/18) kemarin sekitar pukul 14.30 WIB.

Ketika Aksi Bela Islam, Kiyai Ma'shum sudah mengalami sakit parah. Kanker stadium empat. Kendati demikian, beliau tetap berangkat dari Bondowoso.

Saat digelar Ijtima' Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta akhir Juli lalu, Kyai Ma’shum juga menghadirinya. Dalam kondisi memakai selang oksigen dan infus, beliau hadir menyemangati.

Berikut ini petikan tausiyah Kyai Ma’shum yang sangat menyentuh hati dan menyemangati:





“Anda berjuang, mati. Anda tidak berjuang pun mati. Anda hidup kaya, mati. Miskin pun mati. Anda diam tidur di rumah, mati. Anda jihad bela Islam, mati. Daripada Anda mati di atas kasur, lebih baik mati di medan tempur.”

Read More

PAN Cuma Dapat 1,4 Persen, Survei LSI Dipertanyakan

Hasil Survei LSI (Tribunnews)

Hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dipertanyakan. Pasalnya, menurut survei itu, 11 partai politik meraih elektabilitas kecil hingga tidak lolos parliamentary threshold. Bahkan PAN yang selama ini mendapat dukungan warga Muhammadiyah hanya mendapat angka 1,4 persen.

Kesebelas partai itu adalah PKS yang meraih elektabilitas 3,9 persen, PPP 3,2 persen, Nasdem 2,2 persen, Perindo 1,7 persen, dan PAN 1,4 persen, Hanura 0,6 persen, PBB 0,2 persen, PSI 0,2 persen, Partai Berkarya 0,1 persen, Partai Garuda 0,1 persen, dan PKPI 0,1 persen.

Menurut hasil survei yang diumumkan di kantor LSI, Jakarta Timur, Rabu (12/9/2018) itu, hanya lima partai yang lolos parliamentary threshold. Partai dengan elektabilitas tertinggi, menurut survei itu, adalah PDIP dengan 24,8 persen. Selain PDIP, partai yang lolos parliamentary threshold adalah Gerindra dengan 13,1 persen, Golkar dengan 11,3 persen, PKB dengan 6,7 persen dan Demokrat dengan 5,2 persen.





Menanggapi hasil survei itu, sejumlah netizen mempertanyakan akurasinya.

“Aduh... kenapa PAN cuman 1.4 % ya. Walaupun orang muhammadiyah dibebaskan untuk memilih tapi semoga orang muhammadiyah "Tego lorone tapi ora tego patine". Semoga PAN bisa lebih dari itu dan banyak mewakili di DPR dari dukungan orang muhammadiyah. Amiiien” kata Pramadi Yunantono.

“Agak sulit utk mempercayai lembaga survei setelah melihat pilgub Jabar,” kata Joe Abdillah. [Ibnu K/Tarbiyah]

Read More

Twit Ustadz Fadlan Garamatan tentang Hijrah dan Memilih Pemimpin Ini Bikin Baper

Banyak tulisan dan twit menyambut tahun baru 1440 hijriyah. Namun twit Ustadz Fadlan Garamatan sungguh menarik. Awalnya bikin baper, dikira twit itu mengajak memilih petahana.

“Hijrah yang benar adalah memilih pemimpin yang amanah, tabligh, fatanah, siddiq dalam menuju Indonesia Emas,” demikian twit Dai yang mengislamkan banyak orang Papua itu.

Sejumlah komentar meramaikan twit itu. Sebagiannya menduga twit itu mengajak memilih petahana yang menggandeng ulama.

“Yang pasti pilih ulama yach ustad???” kata @sintus77, Senin (10/9/2018). Akun ini merupakan pendukung petahana. Pada hari yang sama ia meretwet meme bertuliskan “Yang nafsu dua periode itu bukan Jokowi tapi rakyat! Yang nafsu ganti Presiden itu bukan rakyat tapi koruptor!”





Namun, ternyata bukan itu yang dimaksud oleh Ustadz Fadlan Garamatan. Karena dalam penilaian Ustadz Fadlan Garamatan, pemimpin yang amanah tabligh, fatanah dan sidiq bukanlah petahana.

Hal itu ditegaskan Dai Sabun Mandi tersebut dalam twit berikutnya.

“Mau Indonesia Emas pilih Presiden Baru” tandasnya.

Mau Indonesia Emas pilih Presiden Baru

— Fadlan R Garamatan (@fadlannuuwaar) 10 September 2018

Read More

Polisi Minta Ceramah UAS Tak Bahas Politik, Ini Tanggapan Cadas Hidayat Nur Wahid

Hidayat Nur Wahid bersama UAS dalam sebuah acara di Pekan Baru, Maret 2018 (FB)

Kapolres Metro Tangerang Selatan AKBP Ferdy Irawan meminta kepada panitia agar ceramah Ustadz Abdul Somad tidak membahas persoalan politik.

"Yang jelas kami sudah ingatkan panitia agar dalam ceramah jangan ada membahas politik, murni masalah keagamaan. Kalau acara keagamaan pasti kita berkenan izin dengan catatan tidak ada politik praktis," kata Ferdy.

Imbauan itu disampaikan Ferdy sebab pihaknya mengantisipasi agar tidak ada penolakan terhadap ceramah UAS.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ustadz Abdul Somad membatalkan sejumlah rencana ceramah di Jatim, Jateng dan Yogyakarta karena beberapa ancaman dan intimidasi yang diterima pihaknya.

Polres Metro Tangerang juga akan mengerahkan personel untuk mengamankan acara tersebut. Namun Ferdy belum bisa memastikan berapa banyak personel yang dikerahkan untuk acara tersebut.





"Saya belum bisa pastikan, nanti kabag ops (kepala bagian operasional) yang atur sambil kita lihat perkembangan," lanjut Ferdy, seperti dikutip CNN, Ahad (9/9/2018).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai permintaan agar ceramah UAS tidak membahas politik merupakan permintaan yang aneh.

“Permintaan yang aneh (yang semoga sudah dicabut) dari Polisi untuk ceramahnya UAS; agar murni agama dan tak bahas politik. Padahal pak @jokowi malah sampaikan agar Agama & Bernegara beriringan, tak (lagi) dipisahkan. Maka @jokowi pun cawapreskann tokoh agama,KH Ma’ruf Amin” kata Hidayat melalui akun Twitter pribadinya, @hnurwahid, Senin (10/9/2018).

Permintaan yg aneh (yg smoga sudah dicabut)dari Polisi unt ceramahnya UAS;agar murni agama&tak bahas politik. Pdhl pak @jokowi malah sampaikan agar Agama&Bernegara beriringan, tak(lagi)dipisahkan. Maka @jokowi pun cawapreskn tokoh agama,KH Ma’ruf Amin. https://t.co/LKIaBltTfn

— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) 10 September 2018

Read More