Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Tanju Bilgic menyatakan sikap Mesir itu tidak mengejutkan. Sebab rezim Mesir saat ini memperoleh kekuasaan melalui kudeta militer.
“Wajar bagi mereka (Mesir) yang telah memperoleh kekuasaan melalui kudeta," kata Bilgic, Senin (18/7/2016).
Dewan Keamanan PBB berencana mengeluarkan resolusi untuk mengutuk kudeta militer 15 Juli di Turki. Kudeta yang gagal tersebut dinilai merupakan langkah kekerasan merebut kekuasaan dari pemerintah yang terpilih secara demokratis.
Mesir yang merupakan salah satu dari 10 anggota DK PBB non-permanen, keberatan dengan istilah “pemerintah yang terpilih secara demokratis.” Menurut Mesir, DKK PBB tidak berhak menilai apakah pemerintahan sebuah negara terpilih secara demokratis atau tidak.
Seperti diketahui, rezim Abdel Fattah As Sisi saat ini merupakan pemerintahan yang berkuasa setelah melakukan kudeta militer atas Presiden Mohammad Mursi yang terpilih secara demokratis melalui pemilu presiden.
Pasca kudeta militer Mesir, hubungan negara itu dengan Turki sangat tegang. Erdogan dikenal sebagai pendukung utama Mohammad Morsi dan sangat dekat dengan Ikhwanul Muslimin. Bahkan tidak sedikit tokoh Ikhwanul Muslimin yang tinggal di Turki pasca kudeta atas Mursi. [Ibnu K/Tarbiyah.net]
0 komentar:
Posting Komentar