Polemik 500 TKA China, Kemenaker: Perusahaan Sudah Cari Pekerja Lokal Tapi Tak Ada yang Mau

Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Aris Wahyudi memiliki penjelasan soal 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China. Ia mengatakan, perusahaan yang akan mendatangkan mereka sudah berupaya mencari pekerja lokal.






"Mereka sudah berusaha mencari tenaga kerja lokal Indonesia, namun tak ada yang mau karena lokasi dan ketidakmampuan sesuai jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan," kata Aris, Sabtu (2/5/2020).

Perusahaan yang dimaksud adalah PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel yang berlokasi di Sulawesi Tenggara.

Karena alasan ketidakcukupan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membangun pabrik smelter di Konawe itulah, maka Kemenaker pun menyetujui Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) tersebut.

"Kita sepakat dengan manajemen bahwa penggunaan TKA adalah alternatif terakhir. Yang terjadi di sana adalah pembangunan dan pengembangan smelter, yang masih membutuhkan instalasi dan comisioning peralatan yang spesifik," terangnya seperti dikutip Kompas.

Terkait masukan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dia mempersilahlan para pengusaha tersebut untuk mencarikan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan oleh kedua perusahaan tambang nikel tersebut. Asalkan sesuai jumlah, kualifikasi dan etos kerja yang dibutuhkan.






Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin, Suryani Sidik Motik, merasa miris mendengar rencana kedatangan 500 TKA China.

"Ada ketidakkonsistenan dari pemerintah. Melihatnya agak miris dan sedih. Pada masa pandemi ini kan yang perlu dijaga panglimanya adalah kesehatan. Kalau minta PSBB agar orang tidak datang, kemudian orang tidak bepergian, tidak pulang kampung, tiba-tiba ada 500 TKA yang datang itu menganggu sekali rasa keadilan," ujarnya.

Baca juga: Meskipun Dilengkapi Surat Bebas Covid-19, Gubernur dan DPRD Sultra Tolak 500 TKA China

Masuknya 500 TKA China telah ditolak oleh Gubernur dan DPRD Sultra. Gubernur Ali Mazi menjelaskan, pihaknya dan DPRD menolak kedatangan TKA China karena bertentangan dengan susana kebatinan masyarakat Sultra yang tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.

"Setelah saya mengetahui informasi itu, langsung mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan juga DPRD, Danrem, Kapolda, Imigrasi. Kesimpulannya kita keberatan untuk kebijakan memasukkan kembali 500 TKA asal China,” ungkap Ali Mazi. [Ibnu K/Tarbiyah]